Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online yang Mengalami Wanprestasi

Abstrak

Perkembangan transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) memberikan kemudahan namun rentan memunculkan celah wanprestasi akibat ketiadaan tatap muka dan batas wilayah, sehingga menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan batas keadaan wanprestasi dalam perjanjian jual beli online, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dan mekanisme penyelesaian sengketanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara preskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, UU ITE, dan PP PMSE, dengan batas keadaan wanprestasi yang saat ini telah terotomatisasi oleh parameter sistem platform (seperti keterlambatan waktu dan ketidaksesuaian spesifikasi barang). Bentuk pertanggungjawaban hukum utama dibebankan kepada penjual berupa kewajiban ganti rugi (refund atau retur) sesuai ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan platform marketplace berstatus safe harbor selama memfasilitasi perlindungan melalui escrow account dan fitur Online Dispute Resolution (ODR). Sebagai kesimpulan, instrumen hukum saat ini telah mengakomodasi keabsahan transaksi digital dan jaminan penyelesaian sengketa yang berjenjang mulai dari ODR, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hingga Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, disarankan bagi konsumen untuk selalu mendokumentasikan penerimaan barang (video unboxing) sebagai alat bukti mutlak, serta perlunya edukasi dari pemerintah dan platform mengenai pentingnya transaksi berfasilitas escrow account dan sosialisasi kemudahan akses keadilan lewat Gugatan Sederhana.