Pertanggungjawaban Hukum Negara dan Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis terhadap Korban Keracunan Makanan: Suatu Legal Opinion

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud pemenuhan hak kesehatan masyarakat oleh negara, namun pelibatan pihak ketiga dalam pengadaan massal memunculkan risiko operasional berupa keracunan makanan yang memicu persoalan mengenai subjek hukum yang harus memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum negara dan penyelenggara program terhadap korban keracunan makanan pada Program MBG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder secara kualitatif deduktif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan teori keadilan distributif dan komutatif Aristoteles, pertanggungjawaban negara dilakukan melalui Pemerintah Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang wajib mendistribusikan standar keamanan pangan secara merata dan memulihkan korban, serta melalui Kepolisian yang bertugas memproses hukum pihak yang lalai. Di sisi lain, berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, penyelenggara swasta memikul tanggung jawab perlindungan hukum represif berupa ganti rugi mutlak kepada korban akibat kegagalan instrumen preventif, terlepas dari apakah keracunan tersebut bersumber dari kesalahan supplier, pengabaian data alergi, alasan force majeure semu (keterlambatan pengiriman), maupun kelalaian higiene operasional internal. Sebagai kesimpulan, kejelasan batasan tanggung jawab ini menegaskan bahwa negara penjamin sistem yang berkeadilan, sementara penyelenggara mutlak tidak dapat melempar tanggung jawabnya kepada pihak ketiga sebelum memulihkan hak korban. Penelitian ini menyarankan agar negara menyusun SOP keamanan pangan seragam dan skema tanggap darurat pembiayaan medis, sementara penyelenggara diwajibkan memperketat quality control yang terdokumentasi, memperhatikan data alergi siswa, dan menetapkan batas waktu maksimal kelayakan konsumsi.