Analisis Ketidaksetaraan Penegakan Hukum terhadap Pemberian Amnesti oleh Presiden pada Tindak Pidana Hasto Kristiyanto

Abstrak

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, telah memicu diskursus konstitusional yang mendalam di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi yuridis amnesti sebagai instrumen penghapusan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekaligus mengelaborasi ketegangan antara praktik penegakan hukum yang bersifat selektif dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah yuridis-normatif, didukung oleh pendekatan regulasi dan pendekatan konseptual, serta dianalisis melalui kerangka teori keadilan Gustav Radbruch dan teori negara hukum Friedrich Julius Stahl. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan amnesti tersebut telah mengalami deviasi fungsional, dari yang semula merupakan mekanisme keadilan substantif menjadi wahana kepentingan politis pragmatis, yang berpotensi mengikis integritas sistem peradilan dan membentuk preseden impunitas yang berimplikasi konstitusional. Praktik ini secara demonstratif menunjukkan inkonsistensi dengan asas negara hukum, yang termanifestasi dalam pelanggaran terhadap hak-hak fundamental individu, interferensi terhadap kemandirian lembaga peradilan, serta absennya kriteria obyektif yang terukur dalam eksekusi hak prerogatif kepala negara. Disimpulkan bahwa kebijakan tersebut terindikasi sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang mendistorsi pilar-pilar keadilan. Rekomendasi yang diajukan adalah agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, dengan mengintroduksi parameter objektif yang jelas dan terukur terkait definisi "kepentingan negara", mengeksklusi tindak pidana korupsi dari cakupan pemberian amnesti, serta menerapkan mekanisme pengawasan yudisial terhadap diskresi eksekutif, demi tercapainya prinsip kepastian hukum yang berkeadilan.