ANALISIS TENTANG HAK PESERTA ATAS MANFAAT PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg)

Abstrak

Artikel ini membahas perkara gugatan yang diajukan seorang peserta terkait pencairan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang. Kendati program BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk melindungi peserta beserta keluarganya, pada kenyataannya sengketa terkait pencairan klaim masih kerap terjadi, khususnya saat permohonan Jaminan Kematian tidak dikabulkan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, kajian ini menelaah hak-hak yang melekat pada peserta atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengukur apakah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Srg telah selaras dengan UU BPJS juncto Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian. Kajian ini memakai metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa peserta yang sudah terdaftar dan taat membayar iuran berhak memperoleh manfaat sesuai aturan hukum yang berlaku. Gugatan yang diajukan Penggugat kandas di Pengadilan Negeri Serang lantaran Surat Keterangan Ahli Waris terbit lebih dulu dibanding waktu meninggalnya peserta, dan karena persyaratan kepesertaan sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 belum terpenuhi. Kajian ini menyarankan penguatan aturan, penyebarluasan informasi hak dan kewajiban peserta yang lebih optimal, serta pengawasan yang lebih ketat demi menjaga hak-hak peserta pada program BPJS Ketenagakerjaan.