REKONSTRUKSI PENGATURAN COOLING-OFF PERIOD HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA
DOI:
https://doi.org/10.51135/8s87xh39Kata Kunci:
Nemo Judex in Causa Sua, Mahkamah Konstitusi, Cooling-Off Period, Benturan KepentinganAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya infiltrasi aktor politik dari lembaga eksekutif dan legislatif ke dalam Mahkamah Konstitusi tanpa adanya masa jeda yang jelas, sehingga memicu benturan kepentingan dan mengancam independensi hakim dalam menguji undang-undang yang mereka buat sendiri. Permasalahan utama penelitian ini mengkaji rasio legis serta kekuatan mengikat asas nemo judex in causa sua, serta merumuskan konstruksi pengaturan cooling-off period yang ideal bagi calon hakim konstitusi dari unsur pembentuk undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach). Dasar hukum utama penelitian ini merujuk pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 17 ayat (3) dan (5) UU Kekuasaan Kehakiman yang didukung oleh landasan teori hukum alam mengenai ketidakberpihakan mutlak peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengunduran diri (recusal clause) yang ada saat ini merupakan instrumen hilir yang tidak memadai karena berpotensi menciptakan stagnasi kelembagaan ketika menguji undang-undang publik yang bersifat erga omnes.
Referensi
Ahdout, P., Friedman, B., Hemmer, A., Hills, R., Huq, A., Macey, J., Ma-Sur, J., Nou, J., Peterson, F., Rosenblum, N., Rossi, J., Schleicher, D., Ferguson, C., Gallegos, N., Jenkins, J., Kirkpatrick, L., Kwon, S., Makowski, M., & Narasimhan, N. (2022). Coordinated Rulemaking and Cooperative Federalism’s Administrative Law. https://ssrn.com/abstract=4226284
Dovana Hasiana. (2026). Pakar Usul Cooling Off Period Politikus jadi Calon Hakim MK - Nasional. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/97873/pakar-usul-cooling-off-period-politikus-jadi-calon-hakim-mk
Frederica, W. (2025). Ketika Politik Menjadi Kartel : Praktik dan Penyebab Suburnya Kartelisasi di Indonesia. Socio-Political Communication and Policy Review. https://doi.org/10.61292/shkr.264
Fuadi, A. B. (2021). Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu Legal Policy for Simultaneous Election Regulations. Jurnal Konstitusi, 18(3), 702–723. https://doi.org/10.31078/jk18310
Izmir Patola. (2026). Meja Hijau dalam Bayang-Bayang Jaket Kuning: Menakar Independensi Adies Kadir di Mahkamah Konstitusi - Sintesa News. Sintesanews. https://sintesanews.id/politik/meja-hijau-dalam-bayang-bayang-jaket-kuning-menakar-independensi-adies-kadir-di-mahkamah-konstitusi/
Kaimuddin Haris, O., Sabaruddin Sinapoy, M., Hidayat, S., & Diko, A. (2024). Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan Trial Examinations Where the Panel of Judges Has Been Replaced During the Trial Process. In Halu Oleo Legal Research | (Vol. 6, Number 2). https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/
M. Ali Safa’at, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W., Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, & Bayu Dwi Anggono. (2019). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Cetakan Kedua). Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Antonius, P., Udak, L., Stefanus, K. Y., & Tupen, R. R. (2024). Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Terhadap. 1(2).
Maladi, Y. (2010). “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit” (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006). Jurnal Konstitusi. http://repositories.cdlib.org/csd/00-05.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (2006).
Rismanto. (2025). Menjaga Marwah Konstitusi: Urgensi Independensi dan Standar Etik dalam Seleksi Hakim MK – Fakultas Hukum. https://fh.ung.ac.id/menjaga-marwah-konstitusi-urgensi-independensi-dan-standar-etik-dalam-seleksi-hakim-mk/
Rohmandar, A. (2025). Identifikasi Praktik Politik Kartel dan Kongkalikong di Indonesia: Analisis Komprehensif Terhadap Fenomena Oligarki Politik Kontemporer (Vol. 02, Number 01).
Siska Trisia. (2026, January). Pemilihan Adies Kadir jadi Hakim MK Dinilai Borok dan Melanggar Konstitusi. Hukum Online.
Undangundang Republik Indonesia Tahun 1945 Satu Naskah Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
Winfried Stesfani. (2024). Verfassungsgerichtsbarkeit und demokratischer Entscheidungsprozeß. Zur Startseite Der Bpb Demokratie Stärken – Zivilgesellschaft Fördern.


