TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM PINJAMAN ONLINE TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN HUKUM PENAGIHAN

Abstrak

Transformasi digital pada sektor jasa keuangan yang digerakkan oleh Financial Technology (Fintech), terutama skema Peer-to-Peer (P2P) Lending, telah memperluas jangkauan masyarakat terhadap sumber pendanaan. Namun demikian, penyelenggaraannya masih diwarnai penyimpangan pada tahap penagihan berupa intimidasi, ancaman, pelecehan verbal, hingga pengungkapan data pribadi yang merugikan konsumen. Bertolak dari doktrin tanggung jawab hukum dan teori perlindungan konsumen, tulisan ini menelaah dua persoalan, yakni ragam praktik penagihan yang menyimpang dari hukum dalam penyelenggaraan platform pinjaman online serta batas pertanggungjawaban hukum penyedia terhadap konsumen yang dirugikan. Kajian disusun secara yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian ditelaah secara deskriptif kualitatif. Telaah ini memperlihatkan bahwa penyimpangan hukum penagihan sekaligus merupakan pelanggaran hak konsumen dan menyimpang dari prinsip perlindungan konsumen. Beban tanggung jawab melekat pada penyelenggara, baik ketika penagihan dijalankan sendiri maupun diserahkan kepada pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas namanya. Konsekuensinya, penyelenggara wajib memulihkan kerugian konsumen dan terbuka dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.