INTERVENSI KEKUASAAN BANK DALAM PEMBUATAN KLAUSUL PENGESAMPINGAN PERJANJIAN PISAH HARTA PADA PERJANJIAN KREDIT

Abstrak

Perbankan kerap menggunakan kontrak baku dengan klausul pengesampingan perjanjian pisah harta yang menghadapkan nasabah pada situasi take it or leave it, sehingga menabrak asas kebebasan berkontrak dan hak keperdataan harta pihak ketiga. Penelitian ini mengkaji keabsahan klausul tersebut di tengah praktik penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) serta bentuk perlindungan hukumnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, persoalan ini dianalisis menggunakan Teori Keseimbangan Berkontrak dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil kajian menyimpulkan bahwa klausul tersebut tidak sah karena secara prosedural cacat akibat dominasi perbankan (bersifat vernietigbaar) dan secara substansial bertentangan dengan causa yang halal (berpotensi nietig). Mengingat perlindungan hukum preventif dalam UU Perlindungan Konsumen saat ini masih mengalami kekosongan regulatif, upaya perlindungan represif menjadi langkah krusial yang dapat ditempuh melalui gugatan pembatalan sebagian perjanjian oleh debitur atau perlawanan pihak ketiga (derden verzet) oleh pasangan debitur. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk segera menerbitkan aturan yang melarang klausul ini secara tegas, dan perbankan diwajibkan menerapkan mekanisme persetujuan terpisah (separate informed consent) guna menjamin perlindungan harta pasangan debitur.