KETIMPANGAN KEKUATAN DALAM PERJANJIAN ANTARA KEBEBASAN BERKONTRAK DENGAN INTERVENSI NEGARA BAGI PKWT

Abstrak

ABSTRAK

Asas kebebasan dalam berkontrak memberi kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi dan ketentuan perjanjian sesuai kesepakatan. Namun, dalam hubungan kerja pada PKWT, penerapan asas tersebut sering kali tidak berjalan secara seimbang karena posisi pekerja relatif lebih lemah dibandingkan pengusaha. Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisa hakim dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak mempertimbangkan apa saja dari perspektif hak asasi manusia serta menilai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan prinsip keadilan bagi pekerja. Penelitian metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk. Hasil penelitian memaparkan kebebasan berkontrak dalam hubungan kerja memiliki batas yang ditentukan oleh ketentuan hukum dan prinsip perlindungan pekerja. Dalam putusan yang dianalisis, hakim menilai bahwa hubungan kerja yang berlangsung secara terus-menerus dengan karakter pekerjaan tetap harus diakui sebagai PKWTT.  Pertimbangan itu mencerminkan perlindungan hak konstitusional pekerja, penghormatan hak asasi manusia, dan penerapan keadilan substantif. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengaturan maupun pelaksanaan norma mengenai PKWT yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi serta pengawasan ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja memperoleh perlindungan secara efektif.