ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KELALAIAN DALAM INSIDEN PUSAT DATA NASIONAL

Abstrak

Insiden kebocoran data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menjadi bukti nyata adanya kerentanan fundamental dalam tata kelola keamanan siber nasional, sekaligus untuk menguji seberapa efektif implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas implementasi UU PDP terhadap negara sebagai pengendali data publik yang gagal mengamankan data warga negara, serta merumuskan upaya penegakan hukum yang konkret dalam mengatasi hambatan regulatif dan struktural pasca-insiden. Menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan parameter Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU PDP belum berjalan efektif akibat adanya kekosongan aturan teknis, konflik kepentingan pengawasan di internal kementerian, tidak adanya sistem pencadangan data, serta rendahnya budaya kepatuhan siber aparatur negara. elanjutnya, merujuk pada Teori Tanggung Jawab Negara oleh Jimly Asshiddiqie, hambatan utama penegakan hukum bermula dari kelalaian pasif negara (act of omission) serta penerapan sanksi denda bagi instansi publik yang berujung pada paradoks anggaran. Oleh karena itu, prinsip penanggungan risiko tersebut diharapkan dapat terwujud melalui tiga solusi yang justiciable, yakni: pembentukan otoritas pelindungan data independen, penerapan sanksi yang efektif, serta jaminan pemulihan hak.