ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA TERHADAP KEBOCORAN DATA PEMILIH TETAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan data pribadi warga negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menganalisis dampak kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh kajian terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari pemenuhan hak atas privasi yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Akan tetapi, terjadinya kebocoran DPT mengindikasikan bahwa pelaksanaan perlindungan data di lingkungan lembaga publik belum berjalan secara optimal. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas keamanan siber, serta penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin perlindungan hak privasi warga negara di era digital