PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 38/Pdt.G/2023/PN TEGAL)

Abstrak

Asuransi jiwa berperan penting sebagai sarana perlindungan ekonomi karena memberikan jaminan finansial terhadap peristiwa tidak pasti, terutama yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dalam praktik, polis asuransi jiwa umumnya disusun dalam bentuk kontrak baku, dan struktur ini menempatkan tertanggung pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan penanggung yang menguasai perumusan polis, informasi teknis, dan prosedur. Ketimpangan ini menjadi lebih bermasalah ketika asas kebebasan berkontrak diterapkan secara formal semata, karena kontrak baku cenderung melegitimasi ketidaksetaraan dan membuka ruang bagi klausula sepihak atau penolakan klaim. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum tertanggung dalam pengkajian klaim asuransi jiwa ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dengan studi kasus Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Polis Asuransi sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi merupakan klausula baku yang dibuat dan dipersiapkan penanggung menjadi dasar perikatan antara Penanggung dan tertanggung banyak menimbulkan perbedaan penafsiran terutama saat terjadi klaim yang kemudian klaim ditolak oleh penanggung karena dianggap tertanggung telah melanggar klausula polis asuransi terutama klausula prinsip itikad baik (utmost good faith) yang pada akhirnya sengketa klaim akibat perbedaan penafsiran polis diselesaikan melalui jalur hukum diantaranya melalui Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, perlindungan hukum tertanggung menjadi hal yang penting guna menjamin hak-hak nya atas klaim asuransi.